Pedagang Aset Kripto Ingin Aturan Pajak Kripto Ditinjau Ulang

Harga Bitcoin Turun, Mata Uang Kripto Ini Malah Beri Keuntungan Besar

Redaksinet.com – Pemerintah Indonesia kini telah mengenakan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto yang akan berlaku mulai 1 Mei mendatang.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada 30 Maret 2022.

Perdagangan aset kripto di Indonesia mulai dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang akan berlaku mulai 1 Mei 2022.

Baca Juga:

Adapun tarif PPN yang dikenakan sebesar 0,11% dari nilai transaksi kripto. Sementara itu, para penjual aset kripto atau exchanger dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi.

Pedagang yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), maka tarif pajak yang dipungut akan berbeda.

Tarif pajak bagi pedagang yang tidak terdaftar di Bappebti yakni dua kali lipat dari pedagang yang berlisensi atau berarti 0,22% untuk PPN dan 0,2% sebagai Pajak Penghasilan (PPh).

Pengenaan pajak terhadap aset kripto sangat memungkinkan dan cukup memberi dampak positif pada industri yang sudah berjalan baik saat ini.

Selain itu, COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda menyambut baik rencana pemberlakuan pajak terhadap transaksi aset kripto di Indonesia. 

Menurutnya, dengan adanya beleid yang baru tersebut, ekosistem industri aset kripto dapat berkontribusi terhadap pemasukan negara.

Sebagaimana yang kita ketahui perdagangan aset kripto dalam negeri saat ini tumbuh begitu pesat dalam 2 tahun terakhir. Namun, adanya pemberlakuan pajak tersebut masih perlu pembahasan yang mendalam dengan unsur kehati-hatian.

Manda juga mengungkapkan, saat ini pihaknya bersama para anggota di Aspakrindo masih melakukan pengkajian terhadap PMK Nomor 68/PMK.03/2022.

Pada dasarnya, asosiasi dan para calon pedagang aset kripto yang berada di bawah Bappebti, tentu menerapkan Good Corporate Governance yang akan patuh dan tunduk pada peraturan dan perundang-undangan di Indonesia.

Namun disisi lain, asosiasi akan tetap terus melakukan komunikasi kepada pemerintah untuk memberikan aturan yang didasarkan atas kepentingan bersama.

Karena dikhawatirkan pengenaan pajak ini bisa memberatkan investor dan pedagang sehingga kondisi industri aset kripto akan mengalami kemunduran.

Maka dari itu, diharapkan pemerintah melalui kebijakan peraturan pajak aset kripto yang berasaskan keadilan dan mendukung inovasi mampu mendorong daya saing industri aset kripto di Indonesia.

You May Also Like

About the Author: Ira Laura

Leave a Reply

Your email address will not be published.